Memaksimalkan Sistem Pengaduan Terpadu di Lotim, Dinas Kominfo Gelar Rakor

Memaksimalkan Sistem Pengaduan Terpadu di Lotim, Dinas Kominfo Gelar Rakor

Dinas Komunikasi Informasi Dan Persandian Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Atau Rakor dengan tema “RAKOR SISTEM PENGADUAN TERPADU OPD DAN KECAMATAN” di Rupatama 2 Lt. 4 Gedung Bupati Lombok Timur Kamis (12/11). Rapat Koordinasi ini dilaksanakan unutk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen untuk kesinambungan sistem pengaduan terpadu.

            Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 130 peserta yang diantaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur, dan Camat Se-Kabupaten Lombok Timur. Rapat Koordinasi ini dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi 1 untuk kepala OPD dan Camat yang dihadiri sekitar 65 orang. Sesi 2 untuk operator OPD dan kecamatan yang dihadiri sekitar 65 orang.

            Dalam sambutannya, SEKDA Kabupaten Lombok Timur  DRS. H.M Juaini Taofik, MAP, menyampaikan kepada OPD kecamatan untuk tetap memamfaatkan serta memantau penggunaan aplikasi LAPORBUP dengan harapan penggunaan aplikasi LAPORBUP  bisa digunakan dengan lebih maksimal.

            LAPORBUP sendiri adalah sistem yang terintegrasi dalam pengeloaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan dalam kerangka sistem informasi layanan publik. Dalam pemaparannya, pihak KOMINFO Kab. Lombok Timur menjelaskan LAPORBUP dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan public yang berwenang. Adapun tujuan dari LAPORBUP adalah:

  1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi
  2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dengan adanya aplikasi LAPORBUP terciptanya pemerintah yang responsive dan memanfaatkan data pengaduan sebagai salah satu input dalam pengambilan sebuah kebijakan.